Kenapa Perusahaan Wajib Punya Tenaga PPPA dan POPAL Bersertifikat BNSP?

Setiap perusahaan yang menghasilkan air limbah punya tanggung jawab memastikan limbahnya tidak mencemari lingkungan. Tanggung jawab ini tidak cukup dijalankan dengan memasang Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) saja. Perusahaan juga membutuhkan tenaga yang kompeten untuk mengelola dan mengoperasikannya, yaitu PPPA dan POPAL.

Lalu, kenapa kedua tenaga ini wajib dimiliki, dan kenapa harus bersertifikat BNSP? Simak penjelasannya berikut ini.

Apa Itu PPPA dan POPAL?

PPPA (Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air) adalah tenaga yang bertanggung jawab atas pengendalian pencemaran air di perusahaan dari sisi manajerial. PPPA bertugas merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem pengendalian pencemaran air, serta menyusun laporan pemantauan untuk Dinas Lingkungan Hidup. 

POPAL (Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah) adalah tenaga yang bertanggung jawab di sisi teknis dan operasional. POPAL mengoperasikan, memantau, dan merawat IPAL setiap hari, memantau parameter air limbah seperti pH, BOD, COD, dan TSS, serta menjaga stabilitas sistem pengolahan agar hasilnya sesuai baku mutu.

Sederhananya, PPPA memastikan pengendalian pencemaran berjalan sesuai rencana dan regulasi, sedangkan POPAL memastikan IPAL bekerja optimal di lapangan. Baca juga penjelasan lengkap tentang perbedaan PPPA dan POPAL.

Dasar Regulasi Kewajiban PPPA dan POPAL

Kewajiban pengendalian pencemaran air oleh perusahaan berpijak pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk ketentuan baku mutu air limbah yang wajib dipenuhi.

Kewajiban memiliki tenaga bersertifikat diatur secara khusus dalam Permen LHK No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air. Regulasi ini mewajibkan usaha atau kegiatan yang memiliki IPAL untuk mempekerjakan penanggung jawab pengolahan air limbah yang memiliki sertifikat kompetensi, dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi administratif.

Kenapa Harus Bersertifikat BNSP?

Sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjadi bukti resmi bahwa seseorang telah diuji dan dinyatakan kompeten sesuai SKKNI No. 187 Tahun 2016, yang menjadi acuan kompetensi PPPA dan POPAL. Bagi perusahaan, sertifikat ini memberikan tiga jaminan penting.

1. Bukti Kepatuhan di Mata Regulator

Sertifikat BNSP menjadi dokumen pendukung saat perusahaan mengurus persetujuan teknis, menjalani pengawasan, atau diaudit oleh instansi lingkungan hidup.

2. Kompetensi yang Terukur

Tenaga bersertifikat telah melewati uji kompetensi, sehingga perusahaan tidak perlu menebak-nebak kemampuannya. PPPA terbukti mampu merencanakan dan memantau pengendalian pencemaran air, sedangkan POPAL terbukti mampu mengoperasikan dan merawat IPAL sesuai standar.

3. Melindungi Keberlangsungan Bisnis

IPAL yang dikelola tenaga kompeten menjaga kualitas air limbah tetap di bawah baku mutu. Dampaknya, risiko pencemaran, keluhan masyarakat, hingga sanksi dari pemerintah bisa ditekan sejak awal.

Perusahaan Apa Saja yang Wajib Punya PPPA dan POPAL?

Pada prinsipnya, setiap usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan mengolahnya melalui IPAL perlu memiliki tenaga PPPA dan POPAL. Sektor yang umumnya termasuk di dalamnya ialah:

• Industri manufaktur dan pabrik, seperti tekstil, kertas, kimia, logam, serta pengolahan makanan dan minuman
• Fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik besar, dan puskesmas yang menghasilkan limbah medis cair infeksius
• Kawasan industri, gedung perkantoran, dan apartemen yang menghasilkan limbah domestik dalam jumlah besar
• Pertambangan dan energi, termasuk pembangkit listrik
• Perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan, seperti pabrik kelapa sawit
• Hotel, mal, dan gedung komersial dengan IPAL sendiri

Risiko Jika Tidak Memiliki PPPA dan POPAL

Perusahaan yang lalai memenuhi kewajiban ini berisiko dikenai sanksi administratif dari instansi lingkungan hidup, baik Dinas Lingkungan Hidup maupun kementerian terkait. Sanksinya mulai dari teguran tertulis dan denda administratif, hingga pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha. Perusahaan juga berisiko gagal dalam audit lingkungan maupun penilaian PROPER.

Di luar sanksi, pencemaran dapat merusak sumber air masyarakat sekitar dan reputasi perusahaan di mata mitra maupun investor.

Penutup

Memiliki tenaga PPPA dan POPAL bersertifikat BNSP bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga investasi untuk menjaga operasional, reputasi, dan keberlanjutan bisnis. Dengan tenaga yang kompeten, perusahaan bisa memastikan air limbahnya terkelola dengan baik sekaligus siap menghadapi pengawasan kapan saja.